Gresik – Sejak dilauncing mulai bulan oktober 2022 kemarin oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sistem penjaminan kesehatan secara menyeluruh yang dikenal sebagai (UHC) tersebut sudah mencakup sebanyak 1.266.334 jiwa atau 98,56 % dari jumlah populasi jumlah penduduk Kabupaten Gresik saat ini.
Karena cakupan sudah begitu besar, Jajaran Pimpinan DPRD Gresik meminta seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) di Kabupaten Gresik tidak menolak pasien walaupun pasien tersebut diketahui dari program BPJS mandiri. Pasalnya, adanya program Universal Health Coverage (UHC), seluruh masyarakat Gresik bisa mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.
“Jadi, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit tidak boleh menolak pasien,” kata Ketua DPRD Gresik, Abdul Qodir.
Qodir menjelaskan, masyarakat masih resah takut ditolak ketika berobat karena masih menunggak pembayaran BPJS mandiri. Padahal, persepsi masyarakat setelah adanya program UHC hanya cukup menunjukkan KTP.
“Ini yang terjadi di lapangan. Banyak masyarakat yang mengeluh ditolak berobat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan menambahkan bahwa pimpinan dewan sudah bertemu dengan Dinas Kesehatan dan pihak BPJS. Sudah disepakati masyarakat tetap harus dilayani melalui program UHC.
Namun, mereka akan diminta surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan BPJS mandirinya.
“Jadi tunggakan BPJS Mandiri tetap harus dibayar oleh masyarakat,” imbuh Mujid.
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, jika masyarakat ingin mengikuti program UHC maka, harus melakukan migrasi terlebih dahulu. Langsung berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinkes untuk prosesnya.
“Jadi tidak bisa langsung otomatis UHC. Silahkan migrasi dulu,” imbuh Mujid
Pada tahun 2023, program UHC kembali dilanjutkan dengan anggaran Rp 100 miliar. Nantinya masyarakat bisa dilayani berobat pada kelas III.
“Untuk pelayanannya sesuai dengan kelas III. Termasuk kamar dan obatnya,” pungkasnya.
Harus dikawal oleh DPRD
Terima Kasih