Gresik – Tuntut transparansi pengelolaan limbah kontruksi proyek smelter Pt Freeport Indonesia (PTFI) yang diterima oleh Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan rekrutmen tenaga kerja, Ratusan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar Gresik geruduk balai desa setempat, Senin (19/2/2023).
Pasalnya warga yang didominasi para pemuda desa dan ibu-ibu setempat itu merasa selama ini, CSR hasil penjualan limbah besi bekas kontruksi smelter PTFI yang dikelola oleh BUMDesa kurang transparan dan manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat setempat. Tidak hanya terkait CSR, mereka juga mempertanyakan adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum masyarakat dalam proses perekrutan tenaga kerja di proyek Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI).
“Kami ingin meminta kejelasan terkait adanya biaya dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya lowongan kerja satpam. Ada yang kena biaya Rp 8 juta sampai Rp 21 juta dengan dalih pelatihan satpam,” ujar Robi Binur perwakilan pemuda setempat, Senin (20/2/2023).
Dia lantas mengungkapkan bahwa warga selama ini dibuat resah dengan ulah seorang oknum yang diduga melakukan penarikan biaya kepada setiap warga yang melamar kerja. Oknum yang mengaku seorang perantara tersebut tak lain adalah warga setempat. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dipatok bagi setiap warga yang melamar kerja berbeda-beda, bahkan mencapai puluhan juta.
“Kalau memang ada biaya untuk pelatihan atau sertifikasi satpam gak apa-apa. Tapi kenapa kok sampai beda-beda dan nilainya sangat besar. Ini namanya pungli. Bahkan ada yang sudah bayar tapi tidak kunjung dipekerjakan” paparnya.
Terkait tuntutan lain, Binur membeberkan, bahwa pemerintah desa maupun BUMDes selama ini tidak transparan terkait hasil pengelolaan limbah besi. Sebab, dia mendapat informasi bahwa hasil penjualan limbah besi kontruksi nilainya cukup besar.
Mengenai tuntutan warga tersebut, Kepala Desa Karangrejo Muhammad Miftahul Ilmi mengaku tidak tahu perihal adanya dugaan penarikan biaya yang dilakukan oleh oknum warganya dalam rekrutmen tenaga kerja proyek smelter Freeport.
“Kalau pemerintah desa tidak tahu menahu soal itu (penarikan biaya, red), kami hanya memberikan ACC tanda tangan bagi setiap warga yang mau melamar kerja ke Freeport,” jelasnya saat ditemui usai audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga.
Namun, dirinya tidak menampik jika terdapat potensi adanya pungli. Meski mekanisme perekrutan tenaga kerja proyek smelter Freeport saat ini sudah melalui aplikasi MS Pedia sejak Januari 2023.
“Sekarang ini pendaftaran sudah lewat MS Pedia sejak februari. Tapi yah namanya manusia pasti ada kayak-kayak gitu, yang pasti surat rekom yang kami tandatangani untuk setiap warga yang melamar itu free tanpa biaya,” pungkasnya.
