Gresik – DPRD Gresik memberikan 9 catatan perbaikan kinerja, untuk Pemerintah Kabupaten Gresik setelah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2023.
Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah mengatakan, ada 9 catatan atau rekomendasi yang dihasilkan dewan terkait LKPj Bupati.
“Rekomendasi pertama terkait mutasi. Kami minta agar disesuaikan dengan UU dan merit sytem. Sehingga ASN tetap memiliki etos kerja yang baik,” ujar Sulisno Irbansyah.
Kemudian, pihaknya meminta bupati untuk melakukan kajian mendalam dan analisis terkait kebutuhan riil masyarakat.
“Sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran, dan memberikan manfaat lebih optimal kepada masyarakat,” tambah Sulisno Irbansyah.
Dewan juga meminta kepada bupati, agar mengevaluasi terhadap keberadaan BUMD yang dinilai tidak memberikan kontribusi.
“Evaluasi bisa dilakukan dengan audit dan investigasi menyeluruh, untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi BUMD,” tambahnya.
Selanjutnya, dewan meminta agar pemkab melakukan penertiban terhadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) nakal, terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
Bahkan dewan menghendaki, agar pemkab memberikan sanksi tegas kepada gapoktan yang terbukti nakal.
Catatan berikutnya, pemerintah harus membuat roadmap sistem pemerintah berbasis elektronik. Yakni dengan menyedikan sarana, prasarana serta pelatihan kepada ASN.
“Pemkab juga harus melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin. Sehingga, bantuan bisa tepat sasaran, dan meminimalisir penyalahgunaan,” kata dia.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu menambah anggaran pelatihan calon tenaga kerja. Serta anggaran kewirausahaan, untuk menekan angka pengangguran terbuka.
“Serta Dinas Pendidikan harus mencari solusi untuk mencairkan BOSDA yang tidak terealisasi,” terangnya.
Sulisno Irbansyah menambahkan, Pemkab Gresik perlu mengoptimalkan sosialisasi aplikasi sistem informasi kesehatan nasional. Sehingga UHC bisa maksimal.
