Gresik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memberikan sejumlah catatan dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Gresik dalam mengelola APBD 2023.
Melihat realisasi akhir yang termuat dalam LKPJ, Dewan kecewa lantaran target pendapatan dan belanja daerah gagal terealisasi. Sehingga banyak program prioritas kerakyatan tidak berhasil dijalankan tahun lalu.
“Pendapatan daerah tidak terpenuhi menyebabkan belanja prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat tidak terealisasi untuk tahun lalu,” ungkap Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Rabu (27/3/2024).
Salah satu program prioritas yang gagal terealisasi adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Gresik. Di mana BOSDA Gresik tidak terbayar separuh pada tahun lalu.
“Kami minta ada kenaikan BOSDA tahun ini untuk menambal kekurangan pada tahun lalu,” tuturnya.
Selain itu, utang proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan tahun lalu namun belum dibayarkan kepada kontraktor juga menjadi catatan. Akibat defisit anggaran yang dialami Pemkab sebab target APBD tak terealisasi.
“Karena itu kami meminta Pemkab melakukan perhitungan, penganggaran baik pendapatan dan belanja berbasis perhitungan rasional, sehingga asumsi belanja berbasis potensi potensi riil,” tuturnya.
Qodir menyampaikan, saat ini Pemkab Gresik tengah melakukan perhitungan ulang untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka rasionalisasi anggaran untuk menutup piutang anggaran tahun lalu.
“Setelah pergeseran tuntas baru nanti program pembangunan seperti infrastruktur bisa dijalankan,” jelasnya.
Dalam pengelolaan APBD Gresik tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3.873.145.748,000,86 tetapi teralisasi sebesar Rp3.416.390.957.965, atau hanya 88.20 Persen.
Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) yang terkumpul Rp1.171.022.355.099, atau hanya 73.92 % dari target sebesar Rp 1.548.113.767.514. Sedangkan pendapatan transfer terealisasi Rp2.241.478.601.966, atau 97.92 % dari target sebesar Rp2.289.031.980.572.
Sementara pendapatan lain- lain yang sah teralisasi sebesar Rp3 miliar 890 juta rupiah.
Sementara, dari aspek Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp3,9 triliun tetapi teralisasi sebesar Rp3,4 triliun atau 86,50%. Rinciannya, belanja operasi teralisasi Rp2,2 triliun atau 90.96%dari target sebesar Rp2,4 triliun.
Belanja modal terealisasi Rp431 miliar atau 67% dari target sebesar Rp642 miliar. Belanja tidak terduga teralisasi sebesar Rp1,1 miliar atau 15.29% dari alokasi sebesar Rp7,7 miliar.
Kemudian, Belanja transfer teralisasi sebesar Rp783 miliar atau 89% dari target sebesar Rp880 miliar. Adapun pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp79, 2 miliar dan terelisasi sebesar Rp78,1 miliar atau 99,82%.
