Gresik – DPRD Gresik mengingatkan kepada Dinas Perhubungan Gresik agar memperbaiki pelayanan kepada masyarakat seiring disetujuinya kenaikan retribusi parkir oleh legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir menegaskan, dengan disetujuinya kenaikan retribusi parkir tersebut, maka dinas terkait harus mampu meningkatkan dan memperbaiki layanan.
“Kenaikan tarif parkir harus punya nilai keseimbangan terhadap pelayanan masyarakat,” ujarnya, Rabu (15/5/2024).
Selain itu, kenaikan tarif tersebut juga harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target di tahun-tahun sebelumnya. Termasuk langkah pengawasan dan tindakan tegas kepada jukir yang terkesan ‘nakal’.
“Dalam rapat pembahasan sudah kami sampaikan. Sehingga tidak ada alasan target tersebut tidak terealisasi,” terang Syahrul Munir.
Syahrul Munir menambahkan, ia meminta kepada pihak terkait untuk mampu menekan tingkat kebocoran penerimaan retribusi. Meski dalam trisemester pertama tahun anggaran 2024, sektor tersebut telah merealisasikan 21,48 persen dari target total Rp 235 miliar.
“Jika kebocoran mampu diantisipasi, maka akan ada peningkatan penerimaan retribusi parkir. Khususnya di sektor parkir tepi jalan umum,” pungkasnya.
Diketahui, kenaikan tarif parkir tersebut mengacu pada Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Kenaikan tarif parkir berlaku kendaraan jenis roda empat, dari tarif sebelumnya Rp 3 ribu kini menjadi Rp 5 ribu.
Adapun pendapatan dari sektor parkir tahun 2021 sebesar Rp 1,5 miliar, lalu tahun 2022 naik menjadi 3,2 miliar, kemudian tahun 2023 naik lagi Rp 3,4 miliar. Dan tahun 2024 ini pendapatan sektor parkir ditargetkan sebesar Rp 3,6 miliar.
