Gresik – Tahun 2022 telah berlalu, DPRD Gresik kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022, Sabtu (29/4/2023).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah dan didampingi Wakil Ketua Ahmad Nurhamim beserta Mujid Riduan, dihadiri langsung Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru bicara (Jubir) DPRD Gresik Ahmad Nurhamim saat membacakan rekomendasi menyampaikan ada empat rekomendasi yang diberikan DPRD Gresik kepada Bupati atas LKPJ akhir tahun anggaran 2022.
Empat rekomendasi hal yang menjadi prioritas diantaranya indeks pelayanan publik, kompetensi kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD), potensi pendapatan daerah, dan rekomendasi infrastruktur sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Untuk rekomendasi infrastruktur sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Keempat rekomendasi itu merupakan evaluasi kinerja bupati di tahun anggaran 2022 yang dilakukan tim anggaran Pemkab Gresik, badan anggaran (banggar) DPRD dan empat Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dengan OPD dan instansi mitra kerja,” tuturnya.
Nurhamim menjelaskan selain empat rekomendasi diatas. Dewan juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) yang dikelolah pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan benefit. Untuk itu, inovasi perlu diimplementasikan di sejumlah BUMD.
“BUMD perlu ada inovasi supaya benefit atau pendapatannya bisa meningkat sehingga pendapatan asli daerah juga turut naik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk mall pelayanan masyarakat. Pihaknya meminta perlu ditempatkan di lokasi strategis supaya masyarakat yang memanfaatkan mall tersebut terkait perizinanan maupun urusan administrasi bisa terjangkau oleh masyarakat.
Terkait dengan rekomendasi ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, dirinya mengapresiasi adanya rekomendasi dari dewan. Salah satu yang disampaikan adalah masih rendahnya potensi pelayanan publik serta rendahnya serapan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pelayanan keuangan daerah.
“Masih rendahnya ini karena terkait dengan NJOP yang sudah dilakukan sosialisasi yang sasarannya bukan lahan pertanian dan perikanan. Tapi difokuskan ke lahan industri. Ini menjadi catatan kami,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Gresik itu menyatakan mengenai rekomendasi infrastruktur. Ini juga menjadi catatan penting untuk kedepannya. Dirinya, menginstruksikan ke seluruh jajaran OPD untuk segera menindaklanjuti apa yang tertuang dalam rekomendasi.
“Rekomendasi yang disampaikan oleh kalangan dewan menjadi evaluasi untuk kedepannya agar OPD meningkatkan kinerjanya,” pungkasnya
