Gresik – Respon hasil rapat dengar pendapat (Hearing) antara Komisi III dengan sekretaris daerah (Sekda), Achmad Washil Miftahul Rachman bersama Kepala BPPKAD Gresik dan sejumlah OPD lainnya. Pimpinan DPRD Gresik inggatkan eksekutif terutama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil, untuk meningkatkan kinerja agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 bisa terpenuhi.
“Jika merujuk hasil hearing antara legislatif dan eksekutif pada beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik hingga bulan Maret punya stok anggaran Rp 50 miliar. Sedangkan, kekuatan fiskal belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 diproyeksikan sekitar Rp 4,1 triliun. Sehingga fiskal pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp 3,9 triliun, dari kekuatan fiskal belanja itu. Maka sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipatok sekitar Rp 1,5 triliun,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Achmad Nur Hamim, Selasa (11/4/2023).
“Kalau patokan target PAD Rp 1,5 triliun, idealnya pendapatan asli daerah pada bulan Maret sudah masuk minim Rp 375 miliar,” sambungnya.
Menurut Mas Nur sapaan akrabnya, bahwa stok keuangan yang dimiliki Pemkab Gresik Rp 50 miliar hingga bulan Maret, dana itu setelah dibuat melunasi hutang proyek tahun 2023 sebesar Rp 20 miliar. Sehingga kini tinggal Rp 30 miliar.
“Untuk itu, kami minta agar kinerja Pemkab Gresik, khususnya OPD penghasil harus lebih digiatkan. Jika tidak, program yang telah dicanangkan dalam APBD 2023 tidak terlaksana maksimal karena terkendala pembiayaan,” paparnya.
Mas Nur menegaskan, kalau kinerja OPD menurun, maka dikhawatirkan berdampak terhadap dana transfer daerah. “Ada kemungkinan dana transfer akan berkurang lagi kalau model kinerja eksekutif cuma gitu-gitu aja atau kurang gereget,” tukas Nur Hamim.
“Makanya setiap saya mengisi materi dalam kegiatan focus group discussion (FGD) bersama sejumlah OPD, selalu saya ingatkan problem daerah yang sedang dihadapi oleh Pemkab Gresik,” tandasnya.
“Tak hanya menginggatkan, saya juga coba untuk nemberikan masukan atau solusi terkait hal itu. Sebab, porsi legislatif tidak hanya sekedar kontroling tetapi juga terlibat secara langsung dalam memberikan arahan pada suatu kebijakan yang dilakukan eksekutif,” pungkasnya.
