Gresik – Proyeksi Pendapatan Daerah pada di Rancangan APBD (R-APBD) Gresik tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 3, 636 triliun dan belanja daerah ditetepkan sebesar Rp 3, 605 triliun. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi Tentang Rancangan APBD 2024, Rabu (18/10/2023).
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Gresik dalam penyampaian PU Fraksi nya menyampaikan adanya ketidak seriusan Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik dalam menghitung kebutuhan belanja daerah.
Itu dibuktikan dari adanya tambahan belanja kurang bayar di tahun 2023, untuk pembayaran pekerjaan sebesar Rp 75 miliar. “Kami Mohon itu di jelaskan,”pinta Mucahmmad Zaifuddin yang saat itu sebagai juru bicara Fraksi Gerindra Gresik.
Kemudian di belanja barang dan jasa, adanya Tenaga Harian Lepas (THL) baru yang direkrut tahun 2022 dan 2023. Dan itu data jumlahnya juga tidak ada. “Mohon itu juga dijelaskan,” terangnya.
Selain itu Zaifuddin juga menerangkan bahwa program Nawa Karsa sebagai janji politik Bupati yang menekankan pada isu- isu strategis yang ada di Kabupaten Gresik terutama dalam penurunan angka kemiskinan, peningkatan infrastuktur, penanggulangan banjir, peningkatan kualitas pendidikan dan penanganan persampahan juga menjadi sorotan oleh PU Fraksi Gerindra.
“ Contohnya seperti Peningkatan infrastruktur, pemerintah daerah masih belum serius dan hanya asal- asalan. Hal ini dibuktikan dengan anggaran belanja sebesar Rp 275 milyar di R-APBD 2024 karena masih banyak jalan yang belum mantap. Mohon penjelasan.”pinta dia.
Kemudian di Pendidikan, saat ini di Kabupaten Gresik kesejahteraan para pengajar di rasa sangat minim dan kurang di perhatikan. Juga banyak gedung yang sampai sekarang masih jauh dari layak.
“Bahkan banyak murid yang was was dalam belajar mengajar takut ambrol atau hancur. Melihat anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 942 miliar di RAPBD Gresik 2024, apa program dan rencana pemerintah dalam hal ini,” urainya.
Di penanganan kemiskinan, ternyata kemiskinan rata-rata se- Jawa Timur Kabupaten Gresik masih masuk dalam kategori miskin, dalam grafik sekitar 12,48 . Artinya masyarakat Gresik masih banyak yang miskin namun anggaran yang diberikan masih sedikit.
Demikian juga dengan minimnya Anggaran penanggulangan banjir di R-APBD Gresik 2024, membuat Fraksi Gerindra pesimis Pemda Gresik mampu dalam penanganan penanggulangan banjir.
“Apa trik dan strategi yang akan dilakukan dalam hal ini,”imbuh Zaifuddin.
