Gresik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik bersama Komunitas Wartawan Gresik (KWG) melaksanakan studi banding di Kota Yogyakarta, pada Jumat (17/3/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola pengembangan wisata heritage.
Studi banding kali ini tampak dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, dua anggota komisi II Sholihuddin dan Suberi, Sekwan DPRD Gresik Mokh Najikh, Kabid Ekonomi Kreatif Disparekrafbudpora Hufan Nur Dhianto.
Adapula Ketua KWG Miftahul Arif beserta pengurus KWG yang lain. Selanjutnya rombongan dari Gresik menggelar diskusi terkait tata kelola cagar budaya Yogyakarta bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti dan Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta Ekwanto.
Waki Ketua DPRD Ahmad Nurhamim memaparkan, keberadaan kawasan Bandar Grisse di Jalan Basuki Rahmat hingga Setia Budi, Kecamatan Gresik Kota diyakini bisa mendongkrak pariwisata dan pekonomian. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji pengembangan wisata berbasis budaya ini, termasuk penataan parkir dan PKL.
“Gresik punya kawasan menarik yang menawarkan integrasi antar etnis di satu lingkungan terintegerasi, sehingga bisa dimanfaatkan seperti di kawasan Malioboro Yogyakarta,” ucap Ahmad Nurhamim saat dialog di salah satu Kafe di Yogyakarta.
Dia berkata, keberagaman masyarakat di wilayah itu memang bisa menjadi simbol miniatur keberagaman budaya. Tak heran, bila pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 47 miliar melalui Kementerian PUPR untuk penataan kawasan.
“Nah kami ini belajar ke Yogyakarta, ingin mencontoh kawasan Malioboro yang menjadi primadona. Kami kaji bagaimana tata kelolanya,” terangnya.
Dia menambahkan, kawasan Malioboro dan Bandar Grisse memiliki kesamaan. Di antaranya, terdapat histori. Dahulu di Jalan Basuki Rahmat merupakan kawasan kepelabuhanan (syahbandar) yang terkenal.
“Saya kira ada suatu kesamaan. Sehingga, kami tidak rugi belajar kesini karena sama-sama ada prespektif ekonomi, histori. Nanti hasil diskusi ini akan kami adopsi, sehingga studi komparasi ini ada hasil,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disbud Kota Yogyakarta Yetti Martanti menyampaikan, kawasan Malioboro sudah ada sejak tahun 1940. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat inovasi dalam pengelolaan.
“Yang terbaru, kawasan PKL dulunya berada di sekitar trotoar kini kami buatkan tempat khusus dan ada sentranya. Meski awalnya sangat sulit dan ada pro kontra namun kami berhasil melakukan. Kami butuh waktu setahun untuk itu,” ucapnya.
Yetti mengungkapkan, pengelolaan Malioboro di bawah UPT Pengelolaan Cagar Budaya. Unit pelaksana tugas tersebut mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh.
“Seperti pengaturan PKL, pedagang, pengamen, bahkan soal kebersihan dan keamanan serta pekerja kreatif lainnya. Kami terus mengawasi, sehingga bisa terkontrol. aktivitas seperti pengamen itu izin ke UPT,” tuturnya.
Ke depan, tambah Yetti, diharapkan ada kolaborasi yang dilakukan Pemkab Gresik dan Pemkot Yogyakarta. Hal ini penting untuk menghasilkan ide dan gagasan baru dalam membangun pariwisata budaya.
“Tentu kami senang jika bisa kolaborasi bersama. Kami siap datang ke Gresik untuk sama-sama belajar. Yogyakarta dan Gresik ada kesamaan semoga nanti kita bisa berkunjung kesana,” imbuhnya.
Ketua KWG, Miftahul Arif menambahkan, selain berperan dalam mempromosikan keberhasilan daerah, KWG juga berkomitmen kolaborasi dengan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.
“Seperti kegiatan kali ini, kami membuat program studi banding yang diharapkan ada manfaatnya untuk pengembangan pariwisata khususnya kawasan Bandar Grisse di Gresik,” katanya.
Dia menambahkan, kawasan wisata Bandar Grisse kebetulan berada di depan Kantor Sekretariat KWG. Hal ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar.
“Kami berharap nantinya kawasan Bandar Grisse ini bisa ramai dikunjungi wisatawan seperti Jalan Malioboro Yogyakarta,” tutupnya.
