Gresik – Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, mendorong pemerintah daerah agar melakukan terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas sumber pendapatan di luar sektor pajak dan retribusi.
Hal ini disampaikan Syahrul saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertajuk “Memaksimalkan Investasi untuk Meningkatkan PAD dan Menekan Angka Pengangguran” yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Jumat (13/6/2025).
“Jika pemanfaatan aset daerah bisa dimaksimalkan, lonjakan pendapatan akan sangat signifikan, bahkan bisa melampaui kontribusi dari sektor pajak,” ujar politisi PKB tersebut.
Syahrul mencontohkan keberhasilan Pemkab Gresik pada tahun 2024 dalam melampaui target pendapatan dari sektor aset. Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa pengelolaan aset daerah yang baik dapat menjadi sumber PAD yang potensial, sekaligus memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Ketika aset dikelola dengan baik, bukan hanya PAD yang meningkat, tapi juga membuka peluang kerja. Ini memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa mengandalkan pajak saja tidak cukup, apalagi dengan tren kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berisiko membebani masyarakat.
“Kalau kita fokus ke optimalisasi aset, efeknya bisa lebih besar. Pemerintah harus serius menggarap potensi ini,” tegasnya.
Plt Bupati Gresik: Sektor Migas Juga Jadi Andalan
Dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa Pemkab Gresik juga terus mengupayakan peningkatan PAD dari sektor lain, termasuk dari bagi hasil pengeboran migas di wilayah Ujungpangkah.
“Kami terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dari sektor migas. Ini sedang kami perjuangkan,” ungkapnya.
Capaian APBD Triwulan I 2025
Sebagai informasi, dalam APBD 2025, target PAD Kabupaten Gresik ditetapkan sebesar Rp1,544 triliun. Hingga 31 Maret 2025, realisasi PAD telah mencapai Rp328,47 miliar atau 21,3 persen.
Sementara dana transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp2,303 triliun, dan telah terealisasi Rp658,52 miliar atau 28,6 persen.
Di sisi belanja, alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp2,616 triliun, dengan realisasi triwulan pertama mencapai Rp412,2 miliar (15,8 persen). Untuk belanja modal dari total Rp420,51 miliar, baru terealisasi Rp8,06 miliar (1,9 persen).
Adapun belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar belum terealisasi sama sekali. Sedangkan belanja transfer dari target Rp786,26 miliar telah terealisasi Rp229,53 miliar atau 29,2 persen.
Dialog publik ini menjadi wadah penting bagi pemangku kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan langkah strategis meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Gresik.
