Gresik – Fraksi Partai Gerindra DPRD Gresik menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2027. Mulai dari defisit anggaran sebesar Rp321,8 miliar, belum terpenuhinya target belanja infrastruktur minimal 40 persen, hingga efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Gresik, Danang Suwantoro, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Gresik terkait Nota Keuangan RAPBD 2027 di Gedung DPRD Gresik, Senin (9/11/2026).
Danang mengungkapkan, dalam rancangan anggaran tersebut pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,2 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp3,5 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp321,8 miliar yang seluruhnya direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, ketergantungan terhadap SiLPA untuk menutup defisit perlu dikaji secara cermat. Terlebih, Pemkab Gresik pada 2026 telah menerapkan kebijakan SiLPA by Design dengan nilai yang cukup besar.
“Menyangkut penutupan defisit Rp321,8 miliar murni menggunakan SiLPA, apakah pemerintah telah melakukan kalkulasi yang sangat cermat dan hati-hati? Mengingat di tahun 2026 kita baru saja menerapkan kebijakan SiLPA by Design yang cukup besar, apakah tidak berisiko jika APBD 2027 kembali mengandalkan SiLPA sebagai sumber pembiayaan utama?” ungkapnya.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menyiapkan strategi pembiayaan yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam RAPBD 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp1,643 triliun atau 50,42 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan transfer masih berkontribusi sebesar 49,58 persen.
Gerindra meminta Pemkab Gresik memaparkan langkah konkret untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah agar kapasitas fiskal semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer dapat ditekan.
Selain persoalan defisit, Fraksi Gerindra juga menyoroti alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik yang dinilai belum memenuhi ketentuan minimal 40 persen.
Danang menyebutkan, anggaran infrastruktur pelayanan publik dalam RAPBD 2027 dialokasikan sebesar Rp1,2 triliun atau 38,17 persen dari total belanja daerah. Artinya, masih terdapat selisih sekitar 1,83 persen dari target minimal yang ditetapkan.
“Mengapa di tahun 2027 ini target 40 persen tersebut masih belum tercapai? Apakah ada kendala struktural dalam perencanaan belanja modal daerah?” tuturnya.
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan mengenai tambahan belanja sebesar Rp11 miliar. Anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk operasional TPST Belahanrejo sebesar Rp3,68 miliar, pengadaan peralatan radiologi RSUD Umar Mas’ud Rp4,5 miliar, serta honor masyarakat sebesar Rp2 miliar.
Menurut Danang, setiap penambahan kebutuhan anggaran harus disertai penjelasan terperinci, termasuk kepastian sumber pembiayaan dan urgensi penggunaannya.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah memastikan kesiapan pelaksanaan sejumlah proyek prioritas pada 2027. Di antaranya pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan, program Gresik Bebas Banjir tahap kedua, serta penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Sementara itu, alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp322,26 miliar juga menjadi perhatian. Dari jumlah tersebut, sektor pendidikan memperoleh alokasi Rp212,8 miliar, sedangkan sektor pekerjaan umum sebesar Rp38,2 miliar.
Fraksi Gerindra mengingatkan agar penggunaan anggaran SPM tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagaimana strategi Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari alokasi SPM ini benar-benar dibelanjakan secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran?” pungkasnya.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan postur anggaran yang lebih sehat, realistis, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Gresik.
