Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat sektor pertanian untuk menghadapi ancaman kekeringan sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI diwujudkan dengan bantuan sarana pengairan dan alat mesin pertanian bagi petani di Kabupaten Gresik.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang turun langsung meninjau kondisi lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Selasa (11/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran meninjau lahan pertanian yang terdampak kekeringan dengan luasan lebih dari 200 hektare. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menurunkan produktivitas pertanian apabila tidak segera ditangani.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para petani di Kabupaten Gresik. Bantuan ini tentu sangat berarti, terutama untuk menjaga ketersediaan air dan produktivitas lahan pertanian di tengah musim kemarau,” ujar Alif.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah bantuan sarana dan prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian di Gresik.
Bantuan tersebut meliputi 54 unit irigasi perpompaan, 9 unit irigasi perpipaan, serta rehabilitasi 12 jaringan irigasi tersier.
Selain infrastruktur pengairan, Mentan Amran juga menyerahkan dua unit traktor roda dua kepada buruh tani. Bantuan tersebut diharapkan memperluas akses petani dan buruh tani terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan).
Menurut Wabup Alif, dukungan tersebut tidak hanya menjadi solusi menghadapi kekeringan saat ini, tetapi juga bagian dari penguatan sektor pertanian Gresik dalam jangka panjang.
“Gresik siap bersinergi dan mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kami akan terus memperkuat infrastruktur pertanian, memastikan bantuan tepat sasaran, serta mendorong petani agar semakin produktif dan sejahtera,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan swasembada pangan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyuluh pertanian, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Target swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah juga memiliki peran penting. Karena itu, kami siap bergerak bersama, memastikan setiap dukungan yang diberikan pemerintah dapat benar-benar dirasakan dan berdampak bagi petani Gresik,” ujarnya.
Mentan Amran menjelaskan, pemerintah menyiapkan dua pendekatan untuk mengatasi lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Lahan yang masih memiliki sumber air di sekitar persawahan akan mendapatkan bantuan pompa. Sementara lahan yang tidak memiliki sumber air akan ditangani melalui pembangunan sumur dangkal.
“Kita bagi dua solusinya. Yang pertama, yang ada sumber air dekat dari sawah yang kekeringan, kita berikan pompa langsung. Tidak ada basa-basi, tidak birokrasi panjang. Yang kedua, yang tidak ada sumber air, kita siapkan sumur dangkal,” ujar Amran.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin kekeringan mengganggu produktivitas pertanian nasional. Meskipun kondisi perberasan Jawa Timur saat ini relatif aman dengan produksi sekitar 1,3 juta ton, mitigasi tetap diperlukan untuk menghadapi risiko kekeringan.
“Kita tenang, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap berusaha keras untuk memitigasi risiko kekeringan yang terjadi tahun ini,” tegasnya.
Selain penanganan kekeringan, Mentan Amran juga menyampaikan rencana perubahan regulasi agar buruh tani lebih mudah memperoleh bantuan alat dan mesin pertanian.
Menurut Amran, buruh tani selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan alsintan karena ketentuan yang berlaku.
Ke depan, bantuan seperti traktor, combine harvester, alat tanam, dan berbagai alsintan lainnya akan dibuka lebih luas bagi buruh tani. Mekanisme pengusulan juga akan disederhanakan dengan memperkuat peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).
“Tanda tangannya tidak usah ribet. Cukup PPL kami terima. PPL tanda tangan, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya kepada yang membutuhkan,” kata Amran.
Pemkab Gresik juga terus mendorong penguatan infrastruktur sumber daya air untuk mengantisipasi kekeringan yang berulang.
Salah satu rencana yang didorong adalah pembangunan kolam retensi di wilayah selatan Gresik yang selama ini menjadi salah satu kawasan yang menghadapi persoalan kekeringan.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Amran menyatakan pemerintah pusat siap berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN apabila terdapat persoalan pertanahan yang perlu diselesaikan.
Ia meminta Pemkab Gresik menyampaikan kebutuhan tersebut secara tertulis agar dapat segera dikoordinasikan.
“Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan layani. Tidak usah basa-basi,” tegasnya.
