Gresik – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gresik menjadi perhatian serius DPRD, terutama Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan penuh terhadap jalannya program tersebut, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi, khususnya dalam hal ketersediaan dapur penyedia makanan.
Menurut Zaifudin, dari estimasi kebutuhan sebanyak 98 dapur untuk melayani sekitar 268.472 siswa dari jenjang MI, SD, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, hingga SKB, saat ini baru sembilan dapur yang dimiliki.
“Saat ini baru ada sembilan dapur. Enam diantaranya persiapan dan ada tiga yang aktif berada di PPS Suci, Ambeng-Ambeng, dan Menganti,” ungkapnya.
Ia menambahkan, satu dapur akan melayani 3.000 hingga 3.500 siswa. Pemkab Gresik juga tengah mempertimbangkan konversi kantin sekolah yang memenuhi standar menjadi dapur MBG. Serta disiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar melalui pos Belanja Tak Terduga (BTT) dalam rangka memenuhi kebutuhan dapur umum.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dawam, menuturkan bahwa mekanisme pendaftaran dapur MBG masih dalam proses finalisasi di tingkat daerah.
“Pendaftaran dapur dilakukan melalui BGA yang terdaftar, baik atas nama yayasan maupun individu. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari BGN atas pengajuan yang sudah kami sampaikan,” tuturnya.
Lutfi juga menekankan pentingnya peran investor dalam mempercepat realisasi program. Pihaknya menyebut, tiga dapur yang telah beroperasi merupakan hasil inisiatif para pengusaha yang menyediakan fasilitas dan peralatan dapur sesuai standar.
“Masyarakat Gresik masih belum sjap, baik dari sisi bangunan, peralatan, hingga transportasi. Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dan responsif dalam menyikapi hal ini,” pungkasnya.
