Gresik – Layanan pengaduan berbasis WhatsApp milik Pemerintah Kabupaten Gresik, Lapor GUS (Gresik Urus Segera), mencatat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sejak resmi diluncurkan pada Senin (14/7/2025), lebih dari 100 laporan telah diterima hanya dalam 24 jam pertama.
Kanal ini dapat diakses melalui nomor 0812-3225-4001, dan menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan serta aspirasi, mulai dari persoalan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial di lingkungan sekitar.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik, Johar Gunawan, menyampaikan bahwa tingginya volume laporan menunjukkan kanal ini sangat dibutuhkan dan sesuai dengan dinamika masyarakat.
“Laporan yang kami terima sangat beragam, mulai dari kondisi jalan rusak, pelayanan di puskesmas, hingga persoalan sosial di tingkat desa. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Lapor GUS benar-benar menjawab kebutuhan warga,” jelas Johar, Selasa (15/7/2025).
Dari seluruh laporan yang masuk, lebih dari separuhnya telah diteruskan ke OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti. Sisanya sedang melalui proses verifikasi dan klasifikasi sebelum ditangani lebih lanjut.
Johar menekankan bahwa peluncuran Lapor GUS bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja besar dalam membangun sistem pengaduan publik yang andal dan berkelanjutan.
“Kami sedang menyiapkan penguatan sistem back-end agar lebih adaptif dan terintegrasi, termasuk dengan SP4N-LAPOR secara nasional,” tambahnya.
Sebagai pengembangan lanjutan, Pemkab Gresik juga tengah menggodok fitur notifikasi progres penanganan laporan serta respon otomatis berdasarkan kategori laporan. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan publik serta mempercepat proses tindak lanjut.
“Kami ingin pelapor merasa didengar dan dilibatkan dalam setiap proses penanganan. Dengan adanya notifikasi WhatsApp, masyarakat bisa mengetahui progres laporan mereka secara langsung,” imbuh Johar.
Pemerintah Kabupaten Gresik mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan Lapor GUS secara aktif, bertanggung jawab, dan beretika, demi mendorong perbaikan kualitas layanan publik berbasis partisipasi masyarakat.
