Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Dinas Sosial mempercepat pendataan masyarakat melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sebanyak 300 peserta dari unsur TNI dan Polri dilibatkan untuk mendukung pendataan seluruh kepala keluarga (KK) di Kabupaten Gresik yang ditargetkan mencapai 442.390 KK.
Upaya tersebut diperkuat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlinsos Digital yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini diikuti 150 peserta dari unsur TNI dan 150 peserta dari Polri.
Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif mengatakan, Perlinsos Digital menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan. Langkah ini diperlukan agar kebijakan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan dapat dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Menurut Alif, masih terdapat perbedaan antara data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hasil verifikasi di tingkat desa, dan data yang tercatat dalam sistem kementerian.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mencapai 9,95 persen atau sekitar 130 ribu jiwa. Sementara itu, hasil verifikasi di tingkat desa diperkirakan mencapai sekitar 140 ribu jiwa. Adapun data kelompok desil 1–4 dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagaimana disebutkan dalam kegiatan tersebut, mencapai sekitar 500 ribu jiwa.
“Perbedaan data ini menjadi salah satu alasan kita mempercepat pelaksanaan Perlinsos Digital. Kita ingin seluruh data masyarakat dapat terhubung dan diverifikasi melalui sistem sehingga penentuan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Alif.
Ia menjelaskan, sistem Perlinsos Digital memungkinkan proses verifikasi dengan menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga. Dengan mekanisme tersebut, penilaian kelayakan masyarakat untuk mengakses program perlindungan sosial diharapkan semakin akurat.
Seluruh Kepala Keluarga Ditargetkan Terdata
Alif menegaskan, keterlibatan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri, diperlukan untuk memperluas jangkauan pendataan hingga ke tingkat masyarakat.
Dari sekitar 442.390 KK yang menjadi sasaran di Kabupaten Gresik, seluruhnya ditargetkan terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital. Karena itu, para agen diminta tidak hanya mendata warga yang selama ini diketahui membutuhkan bantuan, tetapi juga mendorong seluruh kepala keluarga untuk melakukan pendaftaran.
“Proses pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi penerima bantuan. Penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem dan tahapan verifikasi yang berlaku,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, aktivitas agen dan jumlah pendaftar di setiap kecamatan akan dipantau melalui portal yang telah disediakan.
Selain itu, Pemkab Gresik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga mendorong masyarakat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung kelancaran proses pendataan.
Agen Diminta Jaga Akurasi dan Cegah Pungli
Sementara itu, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Gresik AKP M. Nur Setyabudi, yang mewakili Kapolres Gresik, menekankan pentingnya pemahaman tugas dan tanggung jawab bagi seluruh agen Perlinsos Digital.
Ia meminta para agen melakukan pendataan dan pemetaan warga yang membutuhkan perlindungan sosial serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses pendataan berjalan efektif.
Menurutnya, akurasi informasi menjadi hal penting untuk memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi di lapangan. Para agen juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan sosial.
Selain itu, pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan data maupun pungutan liar (pungli) harus menjadi perhatian selama pelaksanaan program.
Para agen diharapkan mengedepankan pelayanan yang humanis dan berkeadilan, menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan fakta dan data, serta menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas.
Bimtek tersebut menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Gresik Muhammad Hari Syawaludin sebagai pemateri. Kegiatan dipandu Farida dari Bidang Jaminan Sosial.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Gresik berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat mempercepat pendataan seluruh kepala keluarga. Pemutakhiran data tersebut diharapkan meningkatkan kualitas basis data perlindungan sosial sehingga penetapan penerima dan penyaluran bantuan dapat semakin akurat, inklusif, dan tepat sa
