Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) terus memperkuat transformasi digital dalam layanan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan Capacity Building bertajuk “Transformasi Layanan Digital Daerah Menuju Kemandirian Pendapatan Bersama Desa/Kelurahan Hebat”, yang digelar selama dua hari (1–2 Oktober 2025) di Hotel Horison Gresik, serta daring bagi peserta dari Bawean.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada tiga poin utama yang ia tekankan, yakni:
-
Digitalisasi pajak daerah melalui aplikasi SILOPINTER sebagai motor penggerak peningkatan PAD.
-
Peningkatan skill komunikasi operator desa dan kelurahan agar pelayanan pajak tidak hanya cepat, tetapi juga ramah, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
-
Sinergi desa/kelurahan untuk memperkuat arus informasi pajak dua arah sehingga pemungutan lebih efektif dan akuntabel.
Wabup Alif juga menyoroti capaian positif pajak daerah Gresik. Sejak 2021 hingga 2024, pendapatan pajak meningkat sebesar Rp238 miliar. Pada 2024 realisasi mencapai Rp960,4 miliar, naik dari Rp721,9 miliar pada 2021. Hingga September 2025, realisasi pajak sudah menyentuh Rp800 miliar, meski target tahunan tetap menjadi tantangan.
“Desa dan kelurahan hebat bukan hanya yang mampu mengelola potensi lokal, tetapi juga yang bisa mengoptimalkan teknologi digital. Dengan begitu, kemandirian fiskal bisa kita capai bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, melaporkan kegiatan ini diikuti 344 operator SILOPINTER dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Gresik. Peserta terbagi dalam tiga gelombang, yakni 2 Juli, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2025. Selain itu hadir pula unsur kepala perangkat daerah, camat, kepala bagian, dan pejabat BPPKAD.
Menurut Sekda Washil, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman, keterampilan, dan penyegaran materi bagi operator pajak daerah.“
Kami berharap operator desa dan kelurahan semakin terampil mengelola SILOPINTER, sehingga pelayanan pajak semakin cepat, akurat, dan transparan,” jelasnya.
