Gresik – Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) bersama DPRD Kabupaten Gresik akan menggelar dialog publik bertema “Sinergi DPRD Gresik dan KWGe dalam Mengawal Jalan Poros Desa” pada Selasa, 2 Juni 2026, di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara pemerintah daerah, legislatif, insan pers, dan masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan jalan poros desa (JPD) yang hingga kini masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menegaskan bahwa keberadaan jalan poros desa memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
“Sudah seharusnya pemerintah mulai menata jalan poros desa sehingga mobilitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar. Jika jalan desa dalam kondisi baik, tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warga,” ujar Syahrul, Senin (1/6/2026).
Politisi PKB tersebut menambahkan, DPRD Gresik berkomitmen mendukung percepatan pembangunan jalan poros desa melalui penguatan kebijakan dan dukungan anggaran agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Selama ini memang belum seluruh ruas jalan poros desa mendapatkan perhatian yang maksimal. Melalui dialog ini kami berharap muncul solusi bersama sehingga pembangunan jalan poros desa dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer. Namun tingkat kemantapan jalan saat ini baru mencapai sekitar 69 persen.
Ketua KWGe, Miftahul Arif, mengatakan bahwa kolaborasi antara insan pers dan DPRD merupakan bentuk kepedulian bersama dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.
“Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Fakta menunjukkan tingkat kemantapan jalan poros desa masih sekitar 69 persen. Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Jurnalis CNN Indonesia tersebut menjelaskan, dialog publik rencananya akan menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pengambil kebijakan, di antaranya Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik Dhiannita Tri Astuti.
Selain itu, panitia juga mengundang para kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Gresik untuk menyampaikan kondisi riil jalan poros desa di wilayah masing-masing.
“Kehadiran kepala desa akan membuat dialog lebih hidup karena mereka yang memahami secara langsung kondisi jalan serta berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan,” jelas Miftah.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Dhiannita Tri Astuti melalui Kepala Bidang Bina Marga, Eddi Pencoro, menyampaikan bahwa pada APBD Tahun 2026 telah dialokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan jalan poros desa.
Selain itu, Dinas PUTR juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar dalam Perubahan APBD 2026 yang secara khusus diperuntukkan bagi peningkatan dan perbaikan jalan poros desa.
“Pada APBD murni terdapat 22 ruas yang ditangani, sedangkan dalam Perubahan APBD diusulkan tambahan 19 ruas. Fokus penanganan berada di wilayah Gresik Selatan karena tingkat kerusakannya relatif lebih tinggi dibanding wilayah lainnya,” ujar Eddi.
Menurutnya, mayoritas penanganan jalan dilakukan melalui metode betonisasi karena dinilai lebih kuat dan mampu menunjang mobilitas kendaraan masyarakat dalam jangka panjang.
“Wilayah Gresik Selatan memang menjadi prioritas karena kondisi kerusakan jalan poros desa di kawasan tersebut cukup parah. Karena itu, sebagian besar program peningkatan jalan difokuskan ke sana,” pungkasnya.
Melalui dialog publik ini, diharapkan lahir berbagai masukan konstruktif yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan jalan poros desa demi meningkatkan konektivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
