Gresik – Kondisi Jalan Poros Desa (JPD) di Kabupaten Gresik masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemantapan jalan poros desa baru mencapai 69 persen dari total jaringan jalan yang ada.
Sebagai upaya mendorong percepatan perbaikan infrastruktur desa, Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) bersama DPRD Gresik akan menggelar dialog publik bertajuk “Sinergi DPRD Gresik dan KWGe Dalam Mengawal Jalan Poros Desa” di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik, Selasa (2/6/2026).
Dialog tersebut akan menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, di antaranya Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir, dan Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan bahwa pembangunan jalan poros desa merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan yang baik akan berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
“Jalan poros desa merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Jika akses jalan baik, mobilitas warga menjadi lancar dan pertumbuhan ekonomi desa juga akan meningkat,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Syahrul mengatakan DPRD Gresik berkomitmen mendukung percepatan pembangunan dan perbaikan jalan poros desa melalui dukungan kebijakan maupun penganggaran.
“Melalui dialog ini kami berharap lahir solusi bersama agar pembangunan jalan poros desa benar-benar menjadi prioritas dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas,” tambahnya.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas Jalan Poros Desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer. Namun, tingkat kemantapan jalan saat ini masih berada pada angka sekitar 69 persen.
Ketua KWGe Miftahul Arif menyampaikan bahwa tema dialog dipilih karena sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain menghadirkan para pemangku kebijakan, panitia juga mengundang kepala desa untuk menyampaikan kondisi riil infrastruktur di wilayah masing-masing.
“Kami ingin dialog ini menjadi ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah, legislatif, media, dan masyarakat desa. Kepala desa yang sehari-hari menghadapi persoalan di lapangan tentu memiliki banyak masukan yang penting untuk didengar,” katanya.
Jurnalis CNN Indonesia tersebut berharap forum diskusi mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret untuk mempercepat peningkatan kualitas jalan poros desa di Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti melalui Kepala Bidang Bina Marga Eddi Pencoro menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar dalam APBD 2026 untuk penanganan jalan poros desa.
Selain itu, pada Perubahan APBD 2026 juga diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar yang difokuskan untuk perbaikan JPD.
“Ada 22 ruas yang ditangani melalui APBD murni dan diusulkan 19 ruas tambahan pada P-APBD. Prioritas penanganan berada di wilayah Gresik Selatan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi,” jelas Eddi.
Menurutnya, sebagian besar pekerjaan dilakukan menggunakan konstruksi betonisasi agar lebih kuat dan memiliki umur layanan yang lebih panjang.
“Harapannya, jalan yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga desa,” pungkasnya.
