Bupati Gresik Pastikan Pelayanan Publik Tetap Prioritas di Tengah Wacana Pemangkasan TKD

Bupati Gresik fandi Ahmad Yani
Bupati Gresik fandi Ahmad Yani

Gresik – Wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang saat ini ramai dibahas turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. TKD sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Di Kabupaten Gresik, pemangkasan TKD diperkirakan mencapai hampir setengah triliun rupiah. Isu ini pun menimbulkan sorotan publik, mengingat TKD berperan besar dalam mendukung program pelayanan dan pembangunan di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan komitmennya bahwa belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Harapan kami, pemangkasan anggaran TKD itu bisa dievaluasi kembali. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Gresik sudah menyiapkan langkah rasionalisasi belanja. Belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat menjadi poin utama,” ujar Bupati Yani saat meresmikan Mushola di Kantor Satpol PP Gresik, Rabu (8/10).

Bupati menegaskan bahwa sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan kesehatan akan tetap dikawal.

“Infrastruktur akan kami evaluasi mana yang benar-benar bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan target Universal Health Coverage (UHC), tetap kami kawal agar masyarakat bisa merasakan manfaat nyata,” tegasnya.

Sebaliknya, belanja yang bersifat umum dan seremonial akan dievaluasi ulang. Pemerataan infrastruktur tetap berjalan, namun dengan pendekatan yang lebih selektif berdasarkan dampak dan manfaat yang dihasilkan.

“Kami pastikan pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat tidak akan terhenti,” jelasnya.

Selain efisiensi belanja, Pemkab Gresik juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menutup potensi kekurangan akibat pemangkasan TKD. Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta inovasi pelayanan publik menjadi fokus penguatan ke depan.

“Rasionalisasi bukan berarti memangkas hak masyarakat, tetapi memastikan setiap rupiah digunakan untuk program yang berdampak nyata bagi warga Gresik,” pungkas Bupati Yani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *