Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik terus mempercepat upaya pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, saat membuka kegiatan Stakeholder Forum & Sharing Session bertema “Kabupaten Gresik Menuju Pemenuhan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak Berkelanjutan Bagi Masyarakat” di Ruang Argo Lengis, Kantor Bupati Gresik, Kamis (25/6/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Washil menyampaikan bahwa penyediaan air bersih dan sanitasi aman menjadi salah satu prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Berbagai langkah strategis pun terus disiapkan guna mempercepat pemenuhan layanan dasar tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan dua tandon air berkapasitas besar di Desa Sembayat dan Desa Manyar. Infrastruktur tersebut akan mendukung distribusi air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) ke sejumlah desa yang masih membutuhkan akses air bersih.
“Anggarannya sudah kita susun. Mudah-mudahan proses pemenuhan akses air bersih ini berjalan lancar dan segera berdampak bagi desa-desa yang akan dialiri air dari Bendung Gerak Sembayat,” ujar Washil.
Selain air bersih, Pemkab Gresik juga memberi perhatian serius terhadap peningkatan sanitasi aman. Berdasarkan data yang dipaparkan, capaian sanitasi aman di Kabupaten Gresik saat ini baru mencapai 2,69 persen atau sekitar 11.787 rumah. Angka tersebut masih jauh dari target RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 23,41 persen.
“Artinya kita masih memiliki kesenjangan sekitar 20,72 persen. Ini angka yang sangat besar sehingga pemenuhan sanitasi aman harus dimaksimalkan. Tidak bisa hanya mengandalkan dinas terkait, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk sektor swasta,” jelasnya.
Untuk mempercepat pencapaian target, Pemkab Gresik mendorong Kecamatan Manyar dan Kecamatan Bungah menjadi wilayah percontohan (pilot project) penerapan sanitasi aman di Kabupaten Gresik.
Dalam kesempatan tersebut, Washil juga menyoroti fenomena yang disebut sebagai “sanitasi tersamar” di kawasan perkotaan dan permukiman padat. Menurutnya, masih banyak rumah yang terlihat memiliki fasilitas sanitasi memadai, namun belum dilengkapi septic tank sesuai standar atau masih membuang limbah langsung ke saluran terbuka.
Kondisi ini berpotensi mencemari air tanah oleh bakteri Escherichia coli (E. coli), terutama karena jarak antara sumur warga dan resapan septic tank sering kali kurang dari batas aman 10 meter.
Sebagai solusi, Pemkab Gresik berencana mengintegrasikan pembangunan sanitasi aman ke dalam program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2026 hingga 2027, sebanyak 647 unit rumah warga dari kelompok desil 1 dan desil 2 ditargetkan direhabilitasi dan wajib dilengkapi fasilitas sanitasi aman berupa bio septic tank.
Selain itu, melalui UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik (PLCD), pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) serta aplikasi GO-PLONG untuk memastikan pengelolaan limbah domestik dilakukan secara berkala setiap dua hingga tiga tahun.
Menutup sambutannya, Sekda Washil mengapresiasi berbagai mitra pembangunan yang selama ini mendukung peningkatan akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Gresik. Dukungan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk Yayasan Cempaka dan sejumlah perusahaan di kawasan industri seperti PT Freeport Indonesia yang turut berkontribusi dalam mendorong perubahan perilaku sanitasi masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis target pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman di Kabupaten Gresik dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.
