Ngopi dan Opini Gresik Bahas Masa Depan Tenaga Kerja Lokal di Tengah Ekspansi Industri Utara

Lokal Media Network menggelar diskusi publik bertajuk Ngopi dan Opini Gresik di DDjirolu Cafe, Jalan Pahlawan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Rabu (24/6/2026) malam.
Lokal Media Network menggelar diskusi publik bertajuk Ngopi dan Opini Gresik di DDjirolu Cafe, Jalan Pahlawan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Rabu (24/6/2026) malam.

Gresik – Lokal Media Network menggelar diskusi publik bertajuk Ngopi dan Opini Gresik di DDjirolu Cafe, Jalan Pahlawan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Rabu (24/6/2026) malam. Mengangkat tema “Menyiapkan dan Melindungi Tenaga Kerja Lokal”, forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan serikat pekerja untuk membahas strategi menyiapkan sumber daya manusia lokal menghadapi pesatnya perkembangan kawasan industri di Gresik bagian utara.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Zainul Arifin, Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) Khoirul Anwar, Ketua Konfederasi SPSI Gresik Imam Syafiuddin, perwakilan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, serta sejumlah perwakilan lembaga pendidikan tingkat SMK dan perguruan tinggi.

Dipandu moderator Akhmad Sutikon, diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan mengenai tantangan dan peluang tenaga kerja lokal di tengah meningkatnya investasi industri di Kabupaten Gresik.

Perwakilan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola KEK JIIPE, Yudi Darjanto, mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga kerja saat ini semakin mengarah pada kompetensi yang spesifik dan berbasis teknologi.

“Perkembangan dunia usaha semakin modern. Banyak kebutuhan tenaga kerja di sektor mineral, konstruksi, pelabuhan, hingga teknologi yang terus meningkat seiring perkembangan kawasan industri,” ujar Yudi.

Menurutnya, peluang bagi tenaga kerja lokal sangat terbuka selama memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, Wakil Kepala SMK PGRI 1 Gresik, Suwarno Hadi, mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi lembaga pendidikan vokasi dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas praktik yang membutuhkan investasi besar.

“Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan dunia kerja melalui berbagai kerja sama dengan industri dan instansi terkait. Namun untuk menyediakan fasilitas uji kompetensi yang sesuai standar industri membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Khoirul Anwar. Ia menilai dunia pendidikan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan industri yang bergerak sangat cepat.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga penguatan keterampilan praktis dan soft skill mahasiswa.

“Minim pengalaman dan kurangnya soft skill masih menjadi tantangan yang menyebabkan sebagian lulusan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dunia kerja saat ini,” katanya.

Dari sisi perlindungan tenaga kerja, Ketua Konfederasi SPSI Gresik Imam Syafiuddin menegaskan pentingnya menjaga hak-hak tenaga kerja lokal di tengah pesatnya investasi industri.

Ia mengingatkan bahwa perjuangan panjang berbagai elemen masyarakat akhirnya melahirkan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik.

“Ketentuan mengenai porsi tenaga kerja lokal sebesar 70 persen telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Zainul Arifin, menyampaikan bahwa Gresik memiliki posisi strategis sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Timur. Namun demikian, karakter industri saat ini cenderung mengarah pada sektor padat modal yang lebih mengandalkan teknologi dibandingkan jumlah tenaga kerja.

Meski demikian, tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik yang telah mencapai sekitar Rp5 juta per bulan menjadikan daerah ini tetap menjadi tujuan para pencari kerja dari berbagai wilayah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat program penyiapan tenaga kerja melalui berbagai pelatihan dan platform digital ketenagakerjaan.

“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melalui aplikasi Gresik Kerja. Dengan KTP Gresik, pencari kerja dapat mengakses informasi lowongan sesuai kompetensinya, bahkan perusahaan juga dapat mencari kandidat yang sesuai kebutuhan. Kami juga memberikan pembekalan agar mereka benar-benar siap memasuki dunia kerja,” pungkas Zainul.

Diskusi Ngopi dan Opini Gresik diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun peta jalan ketenagakerjaan yang melibatkan dunia pendidikan, industri, pemerintah, dan serikat pekerja sehingga tenaga kerja lokal mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri di tengah derasnya arus investasi yang masuk ke Kabupaten Gresik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *