Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik tancap gas mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Memasuki pertengahan bulan pertama pelaksanaan, capaian pendataan baru menyentuh sekitar 17 persen.
Melihat kondisi tersebut, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengusulkan percepatan pendataan melalui sistem digital dengan memanfaatkan data pegawai di lingkungan Pemkab Gresik.
Usulan itu disampaikan saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Putri Mijil, Pendopo Gresik, Selasa (30/6). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah.
Menurut Alif, petugas BPS akan kesulitan apabila harus mendatangi satu per satu sekitar 12 ribu aparatur sipil negara (ASN), termasuk para guru, sementara pelaksanaan sensus berakhir pada 31 Agustus 2026.
“Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total 12.000 pegawai kita di lingkungan Pemkab hingga guru-guru sekolah, tentu BPS bisa pusing sendiri dan waktu akan habis. Saya instruksikan lewat Pak Sekda untuk membuat surat resmi. Kumpulkan data email dan nomor telepon, lalu lakukan blasting kuesioner digital terintegrasi via WhatsApp dan Gmail,” ujar Alif.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut akan disertai evaluasi berkala. BPS akan menyerahkan daftar instansi maupun pegawai yang belum mengisi kuesioner sehingga masing-masing kepala OPD dapat segera melakukan tindak lanjut.
Dengan cara tersebut, petugas sensus diharapkan bisa lebih fokus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha maupun perusahaan yang membutuhkan pendampingan langsung di lapangan.
Alif menegaskan, data hasil Sensus Ekonomi sangat penting sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah, khususnya bagi Kabupaten Gresik yang terus berkembang sebagai kawasan industri.
Menurutnya, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Maspion, hingga sekitar 90 ribu UMKM membutuhkan basis data yang akurat agar kebijakan pembangunan dan investasi dapat disusun secara tepat sasaran.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik perusahaan maupun usaha perseorangan, memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Alif memastikan data tersebut tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Saya sendiri sudah disensus oleh teman-teman BPS dan menyampaikan data apa adanya yang formal di atas kertas. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu takut akan masalah pajak atau lainnya. Berikan data yang jujur mengenai tenaga kerja, omzet, dan jenis produksi,” katanya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi rujukan pemerintah dalam memetakan kondisi dunia usaha, melihat peluang investasi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menyatakan seluruh perangkat daerah siap mendukung percepatan pendataan digital agar target pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Gresik dapat tercapai 100 persen sebelum batas waktu berakhir.
