Gresik – Ancaman kekeringan di Kabupaten Gresik pada tahun 2026 tidak lagi dipandang sebagai siklus tahunan biasa. Pemerintah Kabupaten Gresik mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi musim kemarau yang datang lebih awal, bahkan sejak akhir April.
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya enam kecamatan berpotensi terdampak pada fase awal. Jumlah tersebut diperkirakan dapat meluas hingga 12 kecamatan saat puncak kemarau pada periode Juli hingga September.
Situasi ini mendorong perubahan pendekatan pemerintah, dari sekadar respons darurat menjadi antisipasi berbasis data dan perencanaan terukur.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan agar seluruh jajaran tidak menunggu krisis terjadi sebelum bertindak.
“Jangan tunggu masyarakat kesulitan air baru kita bergerak. Semua harus sudah siap dari sekarang. Kecamatan harus tahu titik rawan, desa harus tahu kondisinya. Tidak boleh ada yang terlambat,” tegasnya dalam Rapat One Week Program di Ruang Rapat Graita Eka Praja, Senin (13/04/2026).
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD telah menyiapkan skema intervensi berupa droping air bersih. Sejumlah sarana telah disiagakan, di antaranya lima unit truk tangki, puluhan tandon air, serta ratusan jerigen.
Namun demikian, keterbatasan armada menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Dengan keterbatasan ini, kita tidak bisa kerja biasa. Harus berbasis data, harus tepat sasaran, dan harus cepat,” ujar Bupati Yani.
Ia menekankan bahwa solusi penanganan kekeringan tidak dapat hanya bergantung pada distribusi air. Optimalisasi sumber air alternatif serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta, dinilai menjadi langkah strategis.
“Kita harus berani keluar dari pola lama. Sumber air yang ada harus dioptimalkan, termasuk kerja sama dengan pihak swasta. Ini soal strategi, bukan sekadar bantuan,” imbuhnya.
Selain itu, Bupati Yani juga mendorong kesiapsiagaan hingga tingkat rumah tangga. Masyarakat diimbau untuk mulai menyiapkan cadangan air secara mandiri.
“Minimal setiap rumah punya jerigen atau tandon. Kita harus membangun kesiapan dari bawah, bukan hanya mengandalkan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik, Sukardi, menyampaikan bahwa pemetaan wilayah rawan telah dilakukan sebagai dasar penentuan intervensi.
“Kami sudah siapkan distribusi air bersih secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Yang menjadi perhatian adalah dukungan operasional, khususnya BBM, karena distribusi ini akan berlangsung rutin selama musim kemarau,” jelasnya.
BPBD juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar distribusi bantuan air dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak terlambat.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gresik mulai menggeser pendekatan dari sekadar penanganan darurat menuju pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan, termasuk untuk mendukung sektor pertanian.
Dengan prediksi musim kemarau yang lebih panjang dan luas, tahun 2026 menjadi ujian serius bagi kesiapan daerah dalam menghadapi potensi krisis air.
Pesan Bupati pun tegas: tidak ada ruang untuk lambat, dan tidak ada alasan untuk tidak siap.
