Gresik – Reses tahap pertama tahun 2023 telah selesai dilaksanakan oleh DPRD Gresik, itu dibuktikan telah diadakannya Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses tahap I tahun 2023, Senin (20/03/2023).
Dalam penyampaian hasil reses tahap pertama Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Juru Bicara (Jubir) Muhammad Zaifuddin mengungkapkan, telah mendapat beberapa aduhan permasalahan dari masyarakat. Baik itu yang berhubungan dengan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) maupun DPRD Gresik. Salah satunya terkait permasalahan Hibah UMKM berupa barang yang ramai belakangan ini.
“ Banyak masyarakat meminta, untuk bantuan UMKM bagi pemilik usaha kecil menengah tidak berupa barang seperti yang dilakukan saat ini, tetapi berupa dengan uang agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan UMKM penerima,” terangnya.
Selain permasalahan Hibah UMKM, ada beberapa permasalahan yang juga disampaikan antara lain untuk Hibah tempat ibadah lebih ditingkatkan dan diperhatikan. Pokir-pokir dari bantuan keuangan harus juga disesuaikan RPJM masing-masing.Desa.
Dampak pembangunan jalan nasional surabaya-Babat di sekitar Kecamatan Duduksampeyan juga dikeluhkan, karena debu yang diakibatkan adanya urukan proyek jalan sangat mengganggu.
“Akses jalan alternatif juga tidak dipikirkan oleh pelaksana proyek pembangunan, sehingga mengurangi penghasilan warga di área proyek.,” tutur Zaifuddin.
Zaifuddin melanjutkan, terkait kelangkaan pupuk juga sering terjadi di Gresik karena hal tersebut sangat berhubungan langsung dengan mata pencaharian petani sawah dan petani tambak. Selain itu, juga masih banyak ditemukan tukang parkir liar dan tidak ada pengaturan yang baik, sehingga mengakibatkan macet di mana-mana.
“Makanya, perlu dilakukan kajian bagaimana sebaiknya keadaan tukang parkir agar bisa lebih baik,” tuturnya.
“Juga masih ditemukan pelayanan rumah sakit yang belum maksimal. Karena masih banyaknya aduhan dari warga Gresik yang kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, juga menjadi temuan kami saat reses,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk memecahkan persoalan tersebut, perlu adanya sinergitas yang terintegrasi data pembangunan antara eksekutif dan legislatif mulai dari RT/RW hingga kabupaten, sehingga terdata base dengan rapi (big data) dan bisa dijadikan pegangan untuk pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
“Jika sinergitas yang terintegrasi dapat dilakukan, maka pembangunan di Kabupaten Gresik dapat merata dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Rapat Paripurna yang dihadiri 7 Fraksi DPRD Gresik yakni F-PKB, F-Gerindra, F-Golkar, F-PDIP, F-Nasdem, F-Demokrat, dan F-Amanat Pembangunan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah didampingi Ketua DPRD Much Abdul Qodir, Wakil Ketua Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan.
Dari 7 Fraksi yang hadir, hanya Fraksi Gerindra yang membacakan laporan. Sementara untuk 6 fraksi lainnya hanya menyerahkan laporan hasil reses kepada pimpinan DPRD. Hal tersebut mengacu pada tata tertib (Tatib) DPRD Gresik Nomor 1 tahun 2019 Pasal 19 yang bersifat wajib.
“Penyampaian laporan hasil reses bisa disampaikan atau dibacakan,” ujar Pimpinan Rapat Nur Saidah.
