Gresik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik meningkatkan pengawasan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program yang telah ditetapkan dalam APBD 2024 dapat terlaksana sesuai rencana dan target.
Setiap komisi di DPRD Gresik akan diterjunkan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan, terutama pada kegiatan-kegiatan yang masuk dalam prioritas daerah.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, menyampaikan bahwa keputusan untuk memperketat pengawasan ini muncul dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) beberapa waktu lalu.
Melalui rapat tersebut, Banmus meminta agar seluruh komisi di DPRD fokus dalam mengawasi perkembangan dan realisasi program yang tercantum dalam APBD 2024. Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi hambatan pelaksanaan anggaran, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2023 lalu.
“Kami tidak ingin kejadian tahun 2023 terulang, di mana banyak program tidak terlaksana dan ada juga yang tidak terbayar. Kami belajar dari pengalaman itu dan berharap tahun ini semua berjalan lancar,” ungkapnya.
Dalam pengawasan ini, DPRD juga akan memantau capaian target pendapatan daerah. Setiap komisi yang membidangi sektor tertentu akan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan koordinasi dan verifikasi data di lapangan.
“Jadi nanti komisi yang membidangi akan berkoordinasi dengan OPD, kemudian melakukan pengecekan langsung untuk membuktikan kebenaran data dari OPD,” tegasnya.
Menurut Lutfi, hasil pengawasan yang dilakukan selama tahun 2024 akan menjadi acuan penting bagi DPRD dalam pembahasan APBD 2025. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan membahas rancangan APBD 2025 sebelum ada laporan lengkap mengenai progres pelaksanaan APBD 2024.
“Kami ingin memastikan bahwa realisasi program pada 2024 ini tercapai secara maksimal sebelum masuk ke pembahasan anggaran berikutnya,” katanya.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah kabupaten Gresik telah melaporkan progres realisasi APBD hingga kuartal ketiga tahun 2024.
Berdasarkan laporan per 30 September, dari target pendapatan sebesar Rp 3,9 triliun, sudah terealisasi sekitar 71 persen. Sementara itu, untuk belanja daerah dari total pagu anggaran yang sama, realisasi belanja baru mencapai sekitar 61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak program yang masih dalam proses atau belum sepenuhnya terlaksana.
Kondisi ini mendorong DPRD untuk melakukan pengawasan lebih intensif agar realisasi anggaran dapat mencapai target optimal pada akhir tahun. DPRD berharap dengan adanya monitoring ketat dan terjun langsung ke lapangan, OPD dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program.
Di sisi lain, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan manfaat dari setiap anggaran yang telah disetujui.
Selain pengawasan yang dilakukan secara langsung, DPRD Gresik juga akan terus memperbarui laporan perkembangan realisasi APBD kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Langkah ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan APBD, serta memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan langsung ini juga diharapkan dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau penyelewengan anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2024 benar-benar sampai pada program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
